ILC Forum











{Juli 1, 2009}   RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi Melanggar Hak Seksual Perempuan

Jurnalis Kontributor: Mamik.

Jurnalperempuan.com-Jakarta. “Apabila dibaca secara harfiah, memisahkan teks dengan konteks, isi draf RUU APP seperti tidak membedakan perlakuan terhadap ekspresi cinta, kasih sayang dari relasi homoseksual dan heteroseksual. Jangan lupa bahwa sebagian besar masyarakat kita masih menganggap lesbian/lesbianisme sebagai pendosa, melawan takdir, melawan moral masyarakat, sebagai penyimpang, sakit jiwa, bahkan kriminal. Akibatnya, masyarakat seringkali meminggirkan, mendiskreditkan, mendiskriminasi dan bahkan melakukan kekerasan terhadap lesbian. Bahkan para lesbian sering mendapat kekerasan dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga, ketika ia mengaku, “tertangkap tangan“, atau diketahui sebagai lesbian. Dengan demikian, maka sejatinya masyarakat, negara, tidak (akan) pernah memperlakukan lesbian/lesbianisme sama dengan heteroseksual, sebagaimana teks RUU APP. Karenanya, ancaman kriminalisasi terhadap ekspresi cinta, kasih sayang relasi lesbian sangatlah besar. Dalam kondisi penderaan dari segala arah ini, kami tidak butuh satu lagi alat formal, yaitu UU, yang akan kian menyudutkan kami.” Demikian sambutan dari Ketua Lembayung Institute (organisasi perempuan minoritas seksual, yang memperjuangkan seksualititas perempuan, khususnya lesbian sebagai subyek) dalam kegiatan Diskusi tentang “Seksualitas Perempuan Dalam Pornografi”, di Jakarta, 4 Maret lalu. Acara ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret, yang dalam sejarahnya, Hari Perempuan Internasional merupakan hari dalam setahun di mana kaum perempuan di seluruh dunia mendesakan kepada masyarakat akan hak-hak politik dan sosialnya, dan menjadikannya sebagai titik pijak untuk meninjau ulang kemajuan dan kegagalan yang sejauh ini dialami mereka sebagai sebuah kaum. Hari Perempuan Internasional mempunyai akar dari tradisi radikal secara politis, dan seorang feminis sosialis pada tahun 1910 mengatakan bahwa hari ini bukanlah hari untuk merayakan sesuatu, melainkan ‘menoto-noto’ dan mengantisipasi seluruh perjuangan yang masih harus dilakukan. Maka diskusi ini dapat menjadi titik pijak bagi perempuan minoritas seksual, khususnya lesbian –sebagai the voiceless – untuk bersuara dan menentukan sikap terhadap RUU yang sangat mengancam hak sipil individu masyarakat dan khususnya mengancam hak seksual perempuan.

Diskusi tersebut dihadiri puluhan lesbian dan aktivis perempuan dengan Narasumber: Kamala Chandrakirana (Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), Syarifah (feminis, aktivis lesbian, kriminolog), Debra H. Yatim (feminis, praktisi media), dan Bambang Sugiharto (dosen pasca FSRD ITB, ahli filsafat postmodern). Diskusi berjalan sangat menarik dan mengalir dengan moderator Masruchah (aktifis feminis, Sekjen KPI) dan Arum (aktifis feminis ).

Dalam makalahnya yang berjudul “Pornografi dan Kita”, Syarifah menegaskan bahwa memang benar seksualitas cair. Memang benar bahwa setiap manusia mempunyai seksualitasnya sendiri-sendiri. Memang benar bahwa orang-orang memiliki hak untuk menentukan seksualitasnya sendiri tanpa disertai oleh bermacam cap yang ‘menertawakan’ seksualitasnya itu. Memang benar seksualitas sebagai pengorganisasian sosial yang berhubungan dengan masalah perkelaminan, hasrat birahi, dorongan libido, identitas diri, tidak mengenal batas pinggir terjal yang mengharuskan heteroseksualitas menjadi yang paling benar dan kebenarannya layak dilembagakan, sehingga memperoleh hegemoninya tersendiri. Alias menjadi wacana tunggal yang harus didengar oleh semua telinga. Begitu juga dengan lesbianisme. Sebagai sebuah kualitas, seksualitas ini bukanlah yang terjebak di dalam perangkap dosa, kelainan kepribadian, ‘kesakitan’, ketidak wajaran, ketidak normalan, perbuatan menyimpang, kutukan alam, dan lain-lain sebutan yang menihilkan kehadirannya sebagai manusia. Banyak orang percaya pada mitos yang diturunkan oleh Freud tentang Vaginal Orgasm (orgasme perempuan yang semata-mata dicapai dengan penetrasi penis, alat kelamin laki –laki, ke dalam vagina), ketimbang temua Anne Koedt yang menyodorkan konsep Clitoric Orgasm (orgasme perempuan melalui klitoris). Mitos yang diturunkan Freud ini makin memperkental dominasi prinsip-prinsip heteroseksualitas, dan homoseksualitas dikondisikan menjadi seksualitas marjinal. Maka, lesbianisme menjadi pernyataan diri yang menakutkan, mengerikan, mengancam yang mapan, membangkrutkan moral masyarakat, menghentikan generasi penerus bangsa. Singkatnya, harus ditolak kehadirannya. Seksualitas perempuan harus heteroseksual. “Jika dunia heteroseksual memiliki pornografinya sendiri, maka itupun berlaku untuk dunia homoseksual (baca: Lesbian)”, kata Syarifah, ketika menjelaskan lesbian dan pornografi. Tetapi dalam dunia heteroseksual seringkali muncul representasi-representasi pornografi tentang lesbianisme menurut kaca mata heteroseksual. Misalnya ada adegan hubungan birahi antara dua perempuan, hubungan yang mengobyektifikasi perempuan yang satu oleh perempuan yang lainnya. Tetapi kemudian dimunculkan laki-laki yang mengambil sentral dan berpartisipasi ke dalam permainan seks mereka. Seakan-akan tanpa alat kemaluan laki-laki, adegan-adegan seks yang terjadi seperti kegiatan yang tak sempurna, kegiatan yang gagal mencapai klimaks. Lesbian yang direduksi pada kegiatan-kegiatan seks semata tampil dalam wajah heteroseksual. Yang berarti arti lesbianisme itu sendiri menjadi sangat absurd di depan mata penatapnya. Dan itulah yang dipahami oleh kebanyakan orang.

Dalam kaitannya dengan RUU Anti Pornografi dan Pornografi, Syarifah mempertanyakan, apakah apa yang dicanangkan dalam RUU Anti Pornografi tentang lesbian tidak berbalik menjadi pasal-pasal karet yang menjerat lesbianisme sebagai kegiatan terlarang keras di dalam ranah apapun? Syarifah melihat ada upaya pengelabuhan dalam draf RUU APP, seolah-olah lesbianisme diperbolehkan di wilayah privat, tetapi dilarang di wilayah publik. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa wilayah privat tidak kemudian menjadi wilayah publik? Contoh, pasangan lesbian yang sedang bermesraan dikamar dengan jendela yang terbuka dan ada orang yang mengintip, maka ini dapat menjadi masalah publik. Lantaran isu yang disebar luaskan keliru mengenai lesbianisme, lantaran perempuan masih belum diakui hak-hak seksualnya, lantaran kita hidup di dalam dunia yang sarat dengan nilai-nilai diskriminatif terhadap kepentingan-kepentingan hidup perempuan, lantaran orang percaya bahwa heteroseksual adalah yang paling unggul kebenarannya, maka seorang perempuan yang menyandarkan kepalanya ke bahu perempuan lain dengan mesra di sebuah pekarangan rumah dapat dianggap berpornografi, bila publik mengetahui bahwa hal itu dilakukan oleh sepasang lesbian. Karena sikap masyarakat yang homofobik, UU Anti Pornografi dapat makin menghapuskan lesbianisme di segala ranah kehidupan.

Sebagai ketua institusi pengemban mandat untuk memastikan bahwa negara menjamin pemenuhan hak asasi perempuan, Kamala Chandrakirana meyakinkan peserta diskusi bahwa , “RUU APP ini bukan tentang pornografi. Arah dari RUU APP ini adalah kontrol terhadap seksualitas perempuan, bukan penanggulangan subordinasi manusia –dalam hal ini, perempuan – sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena apabila kita menggunakan pendekatan HAM, maka seksualitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak dasar manusia, yang mencakup hak untuk mendapatkan kenikmatan seksual, hak untuk mempunyai dan mengekspresikan identitas seksual, serta hak untuk memegang kendali atas seksualitas pribadi, tanpa diskriminasi dan kekerasan. Dalam konteks ini, kontrol seksualitas seseorang, baik oleh negara maupun pelaku non negara, merupakan pelanggaran HAM “.

RUU APP juga bukan tentang pelarangan (regulasi) pornografi, karena definisi pornografi yang dipakai dalam RUU APP tidak memiliki dasar akademis. RUU APP ini memisahkan pornografi dengan pornoaksi (yang sesungguhnya konsep tidak pernah dikenal karena termasuk dalam pornografi), dan mencampur adukan pornografi dengan erotika dan kecabulan. Bambang Sugiharto (ahli filsafat postmodern) menyebut pendifinisian pornografi dan pornoaksi dalam RUU APP ini sebagai ‘kekacauan definisi’. Lebih lanjut ia mengatakan , “ Dasar konseptual di balik RUU itu mencampuradukkan berbagai terminologi secara serampangan antara pornografi, obsenitas, erotika, sensualitas dan ketelanjangan natural, yang mengakibatkan rincian-rinciannya terasa ganjil dan problematis”. Sementara Syarifah menyebutnya sebagai ‘ sumir, kabur, kayak capcay’.

RUU APP juga bukan tentang masalah moralitas, tetapi ini semata-mata urusan politis. Mengapa ini bisa terjadi? Di Indonesia saat ini , institusi negara sedang diperebutkan oleh berbagai pihak, termasuk yang menginginkan negara menjadi polisi moral yang mengkriminalisasi warganya yang berpandangan berbeda tentang seksualitas. Konsep berbangsa yang didasarkan pada asas pluralisme sedang ditantang dan sebuah hegemoni baru yang diskriminatif sedang dikerahkan. Ini semua terkait dengan mobilisasi kekuatan politik kaum fundamentalisme agama, yang sedang membuat kita amnesia terhadap budaya sendiri dan tidak memberikan ruang bagi kita untuk mengekspresikan jati diri kita sendiri. Mereka mengatakan bahwa kita tidak punya cara yang sama benarnya. Pembelaan kita terhadap hak seksual tidak terlepas dari pertarungan politik“, demikian penjelasan Kamala Chandrakirana dalam presentasinya tentang ’Hak Seksual Perempuan Lesbian’. Ditambahkan oleh beliau bahwa inilah momen yang baik buat kita mengeksplorasi tentang apa yang dimaksudkan dengan hak seksual, yang menjadi isu baru dalam perjuangan dan pembicaraan isu HAM internasional dan isu gerakan perempuan internasional.

Berbicara tentang seksualitas perempuan dalam pornografi, tidak dapat dipisahkan dari bagaimana media menggambarkan perempuan, menggambarkan lesbian/lesbianisme, pun juga perlu didiskusikan mengenai ‘ukuran-ukuran’ kepatutan dari suatu karya seni, karena kita percaya, ada batas yang jelas tentang seni dengan pornografi. Di dalam filsafat postmodern, mereka menolak subyek – obyek. Merujuk pada literatur feminis, konsep dasar dari definisi pornografi menurut Catherine MacKinnon dan Andrea Dworkin adalah subordinasi perempuan. Elemen-elemen subordinasi adalah (1) adanya hierarki, di mana ada pihak yang dalam posisi atas/tinggi dan bawah/rendah; (2) obyektifikasi, di mana manusia dihilangkan kemanusiaannya; dan (3) penundukan (submission), di mana yang lebih lemah tidak bisa menentukan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya (self determination). Dengan demikian, apabila karya ‘seni’ itu menggambarkan, merepresentasikan perendahan, subordinasi terhadap perempuan, maka ia bukanlah karya seni, tetapi produk pornografi.

Debra H. Yatim, yang menjadi narasumber untuk tema ‘Peran Media Menggambarkan Seksualitas lesbian dan Pornografi’, mengatakan, “betapa kejamnya media massa terhadap lesbian! Di dalam media, lesbian sama saja tidak ada. Jika diijinkan untuk tampil kepermukaan, maka itu dalam nada mencemooh atau sebagai bahan gunjingan”. “Mengapa?”, tanya feminis yang juga praktisi media ini mengurai nilai- nilai misoginis dan patriakhal masyarakat yang merasuki dalam jiwa pemilik media dan pekerja media, dan sekaligus mengekalkannya. “Di antara perempuan yang paling dibenci adalah lesbian. Karena lesbian menolak peran tradisional ibu rumah tangga. Karena lesbianisme sangat mengancam bagi patriarkhi yang berkuasa. Kendati tidak masuk dalam politik praktis, lesbian sebagai kelompok menantang kerangka baku kehidupan seksual masyarakat, kerangka mana diusung sebagai harus dipatuhi. Karena mereka tidak mematuhinya maka lesbian sama saja mengatakan kepada status quo bahwa peraturannya sudah tidak mempan dan sudah saatnya harus diganti. Yang terjadi adalah bukannya diganti, peraturan malah ditambah mengekang lagi, contohnya kasus RUU APP yang kita diskusikan saat ini”. Sikap media yang heteroseksis paling tampak dari pengucilan dan marginalisasi berita atau informasi mengenai lesbianisme. Perempuan boleh tampil di dalam media iklan cuma mereka yang langsing, berkulit terang, berambut lurus dan panjang, dan tampak muda usia. Tugas satu-satunya perempuan semacam itu adalah menggaet laki-laki, kalau bisa sampai pelaminan. Jika suatu saat ada kebutuhan untuk menampilkan lesbian, ia akan digambarkan sebagai tidak ‘feminin’, bersikap jantan, tidak langsing, tidak mulus, kasar, dsb.

Salah satu cara paling efektif media massa mengucilkan gerakan perempuan dan lesbianisme sekaligus adalah menginsinuasi bahwa kaum feminis adalah lesbian. Harus diingat, kedua kategori berada di luar norma dan stereotip yang di ‘ijin’ kan oleh patriakhi atau hegemoni laki-laki yang memegang kendali media. Ini merupakan disinsentif sangat efektif bagi perempuan rata-rata untuk mau terlibat dalam gerakan perempuan dan feminisme. Pemecah belahannya ini berhasil karena seolah membedakan antara perempuan ‘sungguhan’ dengan perempuan ‘jadi-jadian’.

Salah satu fantasi di kalangan media adalah bahwa lesbian (dan aktifis perempuan) berkeinginan untuk menjadi laki-laki. Satu-satunya peluang bagi lesbianisme untuk ‘masuk’ dalam media mainstream adalah dalam majalah wanita yang glossy, dalam pemampangan mode/fashion yang high end alias mahal. Majalah Vogue paling sering menggunakan citra-citra lesbianisme untuk jualan busana, sepatu, tas dan barang lainnya. Menarik untuk dilihat bahwa cara-cara pemaparannya banyak ‘meminjam’ dari kaidah pornografi. Artinya, gaya perempuan bercinta dengan perempuan di dalam film XXX, atau gaya sadisme disajikan, sangat menonjol dalam fashion pages seperti ini. Ini satu-satunya kesempatan bagi lesbian untuk tampil tampil glamor di dalam media massa. Biasanya, media masa arus lazim akan menggambarkan lesbian sebagai sosok tragis, patah hati, berwajah tidak menarik dan tidak memahami mode yang terkini. Lagi-lagi ini melanggengkan stereotip yang dikonstruksikan oleh laki-laki, dan media yang berwajah laki-laki.

Perbincangan yang mengalir dalam diskusi kemudian bermuara pada analisa bahwa isu moralitas yang diusung kaum fundamentalis agama yang saat ini sedang bersenyama dengan militerisme dan politikus (baik yang di DPR dan eksekutif), sesungguhnya hanyalah upaya pencari kambing hitaman atas kegagalan dan ketidakmampuan mengatasi persoalan. Dan dalam masyarakat Indonesia, perempuan menjadi target pelampiasan kekesalan, dan pelampiasan itu dibungkus dengan kemasan ‘demi moralitas yang terancam’. Maka RUU APP ini jelas bukan untuk melindungi perempuan, tetapi justru menjadi alat kekerasan baru terhadap perempuan, karena, -jika diberlakukan-, akan mengkriminalisasi perempuan yang sesungguhnya adalah korban, -termasuk dan terutama lesbian-, karena lesbian di mata masyarakat merepresentasikan gambaran perempuan yang paling buruk, yang paling dibenci.

Pada diskusi ini, Lembayung Institute menegaskan kembali sikapnya: menolak pornografi (di segala ranahnya) karena pornografi adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Namun berkaitan dengan RUU APP, Lembayung menolak isi RUU APP karena isinya bukan meregulasi pornografi, tidak melindungi perempuan, tetapi justru meregulasi seksualitas perempuan, menjadi instrumen kekerasan terhadap perempuan, dan hal ini jelas melanggar hak seksual perempuan yaitu hak mendapatkan kenikmatan seksual, hak untuk mempunyai dan mengekspresikan identitas seksual, serta hak memegang kendali atas seksualitas pribadi tanpa diskriminasi dan kekerasan. Lembayung Institute merekomendasikan adanya larangan tanpa toleransi atas produk-produk pornografi, baik kepada pihak pemroduksi, dan pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan dari pornografi. Bahwasanya instrumen hukum nasional yang sudah ada terutama KUHPidana telah jauh tertinggal dan tidak memadai mengatasi kejahatan pornografi, sehingga harus segera diamandemen dengan memperjelas definisi pornografi, mempertepat sasaran kriminalisasi dan sasara perlindungan, yaitu perempuan dan anak-anak, serta disemangati oleh nilai-nilai yang menghormati keberagaman, menghormati hak asasi setiap orang/setiap kelompok, serta semangat untuk menempatkan setiap orang sebagai subyek yang utuh. Demikianlah hasil diskusi ini semoga bermafaat untuk perjuangan kita saat ini dan selanjutnya, guna terciptanya masyarakat yang berkeadilan bagi semua orang, dimana ada pengakuan, penghormatan, jaminan pemenuhan hak, dan keadilan bagi perempuan dengan preferensi seksual minoritas, khususnya lesbian.



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

et cetera
%d blogger menyukai ini: